Kenaikan Tarif STNK dan BPKB Tidak Tepat

06-01-2017 / KOMISI III

Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Al-Habsyi menilai kenaikan tarif pengurusan BPKB dan STNK kurang tepat disaat masyarakat sedang menghadapi tingginya biaya hidup seperti kenaikan tarif dasar listrik, BBM hingga cabai. Hal itu diungkapkan dalam rilis yang diterima Parlementaria pada Jumat, (06/01/2017).

 

“Kenaikkan tarif pengurusan BPKB dan STNK pada saat ini sepertinya kurang tepat. Karena masyarakat sedang menerima berbagai kenaikan biaya hidup, seperti kenaikan TDL, BBM hingga harga cabai. tentunya kenaikan PNPB kendaraan akan menambah beban biaya hidup masyarakat,” jelasnya.

 

Politisi PKS ini menjelaskan kenaikan tarif tersebut harus dijadikan koreksi, sebaiknya itu dilakukan secara berkala agar masyarakat tidak kager dengan besarnya nilai kenaikan biaya tersebut. Ia juga menuturkan jika alasannya adalah kenaikan material, maka patut dipertimbangkan nilai ekonomis bisaya produksinya.

 

“Bilapun alasannya adalah kenaikan material, seharusnya dipertimbangkan nilai keekonomisan biaya produksinya. misalkan saja pencetakan selembar STNK, masyarakat tentu mempertanyakan, apakah memang biayanya sampai 200 ribu. Demikian pula untuk pencetakan buku BPKB kendaraan, apa memang biayanya sampai dengan 375 ribu,” jelas Aboe.

 

Ia pun menjelaskan seharusnya kenaikan itu dipatok juga angka psikologisnya agar tidak menjadi beban untuk masyarakat. “Adapun bila targetnya adalah pendapatan negara bukan pajak, untuk menaikkan pemasukan negara. seharusnya dipatok angka psikologis yang bijak sehingga tidak menjadi beban untuk masyarakat,” tuturnya.

 

Politisi Dapil Kalimantan Selatan I ini pun juga meminta kepada Kepolisian untuk juga dapat meningkatkan kualitas pelayanan dalam proses pengurusa STNK dan BPKB. “Diluar itu semua, kenaikan biaya pengurusan tersebut tentunya harus diimbangi dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selama ini pelayanan pengurusan STNK dan BPKB dibeberapa daerah masih dilihat sebagai momok oleh masyarakat,” terangnya.

 

Selain itu, pada beberapa waktu terakhir pencetakan TNKB ataupun BPKB bisa berbulan bulan dengan alasan kehabisan bahan. Tentu hal ini membawa situasi yang tidak nyaman untuk masyarakat dan harus diperbaiki,” tutup Aboe.(hs), foto : andri/hr.

BERITA TERKAIT
Legislator Nilai Penegakan Hukum Meningkat, Dorong Transparansi & Perlindungan Masyarakat
15-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Bimantoro Wiyono, menilai penegakan hukum di tanah air telah menunjukkan perkembangan signifikan,...
Vonis Mati Kompol Satria dalam Kasus Narkoba Momentum Reformasi di Internal POLRI
14-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez menilai putusan vonis mati terhadap mantan Kasatreskrim Polresta Barelang, Kompol Satria...
Anggota Komisi III: Jangan Hilangkan Kesakralan HUT RI karena Polemik Bendera One Piece
07-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta semua pihak untuk mengedepankan paradigma konstruktif dalam menyikapi polemik pengibaran...
Libatkan Tim Ahli Independen dan Akuntabel dalam Audit Bukti Kasus Kematian Diplomat Muda
05-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Gilang Dhielafararez mendorong agar ada audit forensik digital terhadap seluruh bukti CCTV...